Nah, ini dia (bukunya)!

Rupanya, proses penerbitan buku itu lumayan rumit. Tahap yang paling melelahkan adalah pengeditan dan perancangan (design) buku. Mungkin karena buku ini berisi tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan, sehingga tahap penulisannya tidak begitu rumit karena naskahnya sudah siap cetak. Anyway, pengalaman pertama kan selalu exiting. Jadi, ini dia buku pertama yang saya publikasikan!


Buku ini sekarang sedang dalam proses pencetakan. Sebentar lagi akan masuk ke distribusi dan penjualan. Pengumuman dalam blog ini bisa diartikan sebagai 'pre-soft launching'. Nanti, kalau Tuhan mengijinkan, akan diadakan launching di beberapa kota, tergantung dukungan sponsor.

Dalam rangka 'pre-soft launching' ini, saya ingin memberikan buku gratis untuk 5 komentar pertama di posting ini. Jumlah buku gratis yang akan dibagikan bagi komentator masih bisa untuk diperbanyak, tergantung antusiasme yang berkembang. Bagaimana, Anda berminat? :-)

Nah, daripada saya mempromosikan buku yang ditulis sendiri, lebih baik saya tampilkan komentar-komentar dari rekan-rekan yang nantinya akan ditampilkan juga di sampul belakang. Komentarnya seperti ini:

Dr. B. Herry-Priyono, staf pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta:
...tulisan-tulisan dalam buku ini terasa menggigit. Martin Manurung tidak bersumpah-serapah, tetapi atas nama kita ia menagih pemerintah untuk kembali memeluk alasan adanya. Alasan adanya pemerintah adalah memakai kebijakan publik sebagai cara sengaja menanam-kembali ekonomi dan politik bagi pembentukan Indonesia sebagai hidup bersama, dan bukan menyalahgunakan kebijakan publik sebagai barang dagangan melalui ketersanderaan. Meski sayup-sayup, tulisan-tulisan dalam buku ini seperti desakan nyaring kepada para pembuat kebijakan: “kejarlah dulu rasa-merasa Republik, hal-hal lain akan ditambahkan kepada kita”. (dikutip dari Kata Pengantar)

Budiman Sudjatmiko, Pegiat politik dan pemerhati isu-isu sosial:
Kumpulan tulisan Martin Manurung, seorang ekonom muda, adalah deklarasi nalar yang argumentatif untuk kebijakan ekonomi-politik baru Indonesia. Kita dihadang suatu persoalan: kritik-kritik atas serbuan neoliberalisme selama ini kerapkali masih beringsut dalam wilayah normatif. Pembebasan bangsa dan rakyat atas serbuan neoliberalisme harus diawali dengan ‘pembebasan’ kritik dari pernyataan-pernyataan normatifnya, menjadi argumentasi nalar ekonomi politik yang kuat. Sebagai seorang aktivis lulusan Fakultas Ekonomi UI dan University of East Anglia-Inggris, Martin yang saya kenal tentu tak menolak untuk menjalankan misi tersebut. Untuk itulah, kumpulan tulisan ini diterbitkan dan sampai di tangan Anda. Tulisan-tulisan serupa diharapkan bisa lahir agar ke-Indonesia-an dan nalar kita bisa berlanjut.

Maruli Gultom, Ketua Umum Ikatan Alumni UKI. Direktur PT Astra International, Tbk. Aktivis Mahasiswa 77/78:
Sepuluh tahun yang lalu, Martin Manurung (MM) ikut berjuang di jalanan menuntut perubahan di republik ini. Rejim Orde Baru berhasil ditumbangkan dan reformasi mulai digulirkan. Namun MM harus kecewa. Tidak ada tanda tanda bahwa apa yang diperjuangkannya sepuluh tahun yang lalu akan terwujud. Keprihatinannya pada keadaan bangsa hari ini mungkin telah mendorongnya untuk kembali berjuang – dengan menulis. Tulisannya mengungkap dengan cermat salah kaprah yang dilakukan pengelola negara dan dengan cerdas menunjukkan yang seharusnya dilakukan. Seandainya para pengambil kebijakan nasional mau meluangkan waktu membaca dan merenungkan tulisan-tulisan MM, ada harapan bahtera bangsa yang besar ini akan dilayarkan laju menuju pulau kesejahteraan rakyat.

Coen Husain Pontoh, editor blog IndoPROGRESS, New York, AS:
Setelah hampir sepuluh tahun reformasi bergulir, ketika masalah makin bertumpuk dan kusut, Martin berhasil menyibak dan mengurai benang kusut masalah-masalah ekonomi-politik itu dengan bahasa yang jernih dan lugas. Ia menyegarkan kembali harapan kita yang mulai redup. Dengan kombinasi pengetahuan ekonomi yang terlatih dan aktivisme politik penulisnya, buku ini hadir di saat yang sangat tepat.

Wimar Witoelar, Chairman Intermatrix Communications dan mantan juru bicara Presiden:
Dalam usia yang muda, Martin Manurung berhasil membawakan pemikiran yang tegar berdasarkan perspektif yang sangat dewasa. Ilmu ekonomi yang dikuasainya menjadi kerangka tulisan yang diperlengkapi dengan pandangan positif terhadap peran proaktif manusia untuk menerobos kejemuan lama menuju dunia yang baru. Mungkin kelahiran intelektual sebagai pejuang reformasi yang memberikan warna aktivis yang kental pada visi masyarakatnya. Jelas buku ini merupakan kumpulan tulisan yang menggugah, mengajak kita untuk memberdayakan intelektualitas berbasis sosial. Continue>>

The next controversy? From FPI incident to Malaysia's helipad

As always, in the height of fuel prices issues and impacts, controversy with Malaysia always follows. This kind of threads is usually effective to attract the Indonesian public attentions, arises negative sentiments to the neighbouring country and subsequently shifts the focus from the fuel prices hike impacts.

I predict this issue will come forward as soon as the FPI controversies calmed down. Here it is:

TNI will protest Malaysia for building helipad near the country’s boundary

The Indonesia military found a Malaysia’s helipad with a distance of 7 meters from the boundary of the two countries in Kalimantan. The helipad was found when Indonesia’s Forestry Department, along with the TNI, was patrolling the area for illegal logging. According to the Sosek Malindo agreement between Indonesia and Malaysia, any activities within 2 kilometres from the boundary must obtain permit from the other country. Therefore, the helipad construction without Indonesia’s knowledge and permission is contrary to the agreement and the TNI will subsequently protest and ask for Malaysia’s clarification. In addition, the TNI will also increase security measures and monitoring around the country’s boundary.

Original sources in Bahasa Indonesia:
Continue>>

What makes high growth?

The World Bank Growth Commission published their 2008 report. It’s the report that the economist William Easterly mocked at in his column at the Financial Times.

“My students at New York University would have been happy to supply statements like these [in the report] to the World Bank for a lot less than $4m,” he said.

He further argues that individual freedom, rather than directions from the state or the ‘development experts’, is behind the success of development. He gives examples of an Indian company Wipro, a Brazilian privatised state enterprise Embraer, the South Korean carmaker Hyundai and a former Chinese schoolteacher who becomes a millionaire sockmaker Dong Ying Hong. None of the ‘development experts’, he said, would guess in advance that all of them could be successful, because the recipe of success is ‘freedom for multitudinous individuals to figure out their own answers’.

Yet, Easterly might see that his conclusion is ahistorical. Despite the importance of creative individuals, state policies do play a crucial part. For example, Hyundai would never be able to compete and subsequently become a world class car maker if the South Korean government did not take the initiative to implement selective industrial policies back in the 1980s. We can also say that China’s economy would never be as strong as now if the government did not provide enough facilities and supports for its domestic industries to grow. In addition, the reason why Indonesia is still muddling through the economic crisis is because no one knows where the country, and the government, is heading to.

So, what makes high growth? I would say it’s the result of the state’s effective development strategies and efforts of creative entrepreneurs. Neglecting either of the two would be a failure.

Nevertheless, both Easterly and the Growth Commission are right on two things: (1) there is no what-so-called 'experts' in development, and (2) efforts to find a "one-size-fits-all' policy is a waste of time. Continue>>

My Stuff in Global Voices Online