Beberapa, atau mungkin banyak, orang tak antusias mengamati pengumuman daftar calon anggota badan legislatif (caleg) dari partai-partai politik menjelang Pemilu 2009. Bahkan ada yang segera mencap bahwa partai-partai tidak becus dan tidak memiliki ideologi yang jelas dalam melakukan perekrutan caleg-nya.
Komentar miring terhadap partai politik itu bahkan datang dari rekan Fadjroel Rachman yang mengajukan diri sebagai calon presiden perseorangan. Pada harian Kompas beberapa waktu lalu bahkan ia berujar bahwa ia tetap anti-partai dan optimis untuk maju sebagai calon perseorangan. Namun, katanya pula, kalau jalan itu tetap tertutup, ia akan mengikuti konvensi calon presiden yang dilakukan oleh
Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baiklah, kritik terhadap partai politik itu mungkin ada benarnya. Akan tetapi, ketidakjelasan ideologi itu juga tidak seluruhnya merupakan kesalahan partai politik. Bukankah banyak orang yang ketika memilih bergabung pada partai politik tertentu juga tanpa memperhitungkan soal ideologi itu? Menurut saya, perhitungan itu
minimal mencari partai yang memiliki garis ideologi terdekat, atau memiliki irisan terbesar, dengannya.
Ucapan rekan Fadjroel tadi bisa dijadikan contoh. Selama saya mengenalnya, Fadjroel selalu mengaku sebagai seorang yang berideologi sosialisme demokrasi (sosdem). Bila ia sungguh-sungguh mengamini ke-sosdem-annya, bagaimana pula dapat terlintas di pikirannya untuk ikut dalam konvensi yang dilakukan oleh sebuah partai yang tidak, atau jauh dari, berideologi Sosdem? PKS jelas adalah partai berazaskan Islam, dan mereka menyatakannya secara terbuka. Dengan demikian, bila Fadjroel sungguh-sungguh seorang Sosdem, maka ia tidak akan berniat untuk ikut dalam konvensi PKS, kendatipun PKS adalah satu-satunya partai yang melaksanakan konvensi calon presiden.
Contoh-contoh lain juga bertebaran. Seorang rekan mantan aktivis mahasiswa 1998 yang satu tuntutan utamanya adalah pengakhiran rezim Orde Baru dan segala mesin-mesin politiknya, ternyata mengajukan diri menjadi caleg
Golkar. Walaupun dengan alasan bahwa Golkar saat ini berbeda dengan yang dulu, tetap saja
Golkar pernah menjadi satu mesin utama rezim Orde Baru dan sampai kini belum pernah diadili, atau bahkan menyatakan penyesalan atas sejarahnya yang kelam itu.
Ada lagi. Seorang mantan pimpinan partai kiri sekuler mencalonkan diri sebagai caleg partai Islam. Kendati pun ia berkelit bahwa partai Islam itu telah menyatakan diri sebagai "sosialis religius", tetap lah partai itu bukan partai sekuler.
Jadi, sebelum menuding partai-partai politik yang bersikap terlalu pragmatis dan tidak ideologis, mungkin kita juga harus bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita juga bersikap
less pragmatic dan lebih ideologis ketika menjatuhkan pilihan?
Continue>>