Adakah "Operator" Memecah Partai-Partai?

Menjelang penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, kondisi politik pun memanas. Khususnya, situasi di kalangan partai-partai yang memiliki tendensi berada pada kubu yang berseberangan dengan Presiden Yudhoyono.

Golkar, misalnya, yang Ketua Umum-nya telah resmi "bercerai" dari Yudhoyono dan berpasangan dengan Wiranto dari Hanura, mengalami friksi yang cukup serius. Tak kurang dari beberapa pimpinan partai itu yang disebutkan menjabat Wakil Ketua Umum, Ketua, dan Wakil-Wakil Sekjen, menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kebijakan yang diambil Ketua Umum. Bahkan, isu yang beredar pun mengungkapkan rencana sebagian kalangan untuk menggelar Rapimnassus 2 atau bahkan Munaslub untuk meralat pencapresan Jusuf Kalla, atau bahkan mendongkelnya dari kursi Ketua Umum.

Situasi di Partai Amanat Nasional (PAN) pun bisa dikatakan mirip. Sikap yang ditunjukkan Ketua Umum Sutrisno Bachir memperlihatkan tendensi untuk tidak bergabung dengan koalisi Presiden Yudhoyono. Lalu, jajaran pimpinan wilayah partai itu yang dimotori oleh pendiri PAN Amien Rais berusaha "mengunci" Ketua Umum dengan mendorong Rakernas partai itu menghasilkan sikap yang berbeda. Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN pun meradang dan menggagas Rakernas 2 untuk membebaskan partai itu dari jerat koalisi dengan Yudhoyono.

Kondisi di atas menimbulkan tanda tanya. Friksi yang terjadi secara lintas-partai dan dalam waktu yang bersamaan memunculkan dugaan adanya pihak-pihak yang secara rapi dan sistematis meng-okestrasi fenomena itu untuk kepentingan melemahkan lawan tanding.

Adakah dugaan "operator" memecah partai-partai politik sebuah kenyataan? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Akan tetapi, pelajaran yang harus dipetik adalah pentingnya soliditas intern partai berhadapan dengan serangkaian "gempuran" eksternal, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Selain itu, setiap kader partai hendaknya memegang teguh "aturan main" dan bersikap taat ketika keputusan telah diambil sesuai mekanisme organisasi. Tanpa itu semua, partai-partai politik di Indonesia tak lebih daripada "paguyuban" kepentingan dalam sebuah "tarung bebas" yang pada akhirnya akan mematikan dirinya sendiri.